Dengan makin banyaknya manusia tentu akan berakibat dengan makin banyaknya interaksi diantara mereka, bisa dalam pergaulan, perdagangan, serta berbagai kegiatan lain. Dalam beberapa hal, tidak tertutup bisa timbul sengketa atau pertengkaran diantara mereka, bisa antar teman, antar pelaku bisnis, bahkan bisa pula dalam ruang lingkup keluarga. Penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya ada yang melakukan dengan menggunakan cara kekerasan, menggunakan cara-cara premanisme, sehingga mengakibatkan ketakutan bagi sebagian masyarakat. Tidak jarang pula mengakibatkan terjadinya perkelahian, bahkan bisa terjadi timbulnya korban jiwa.

Tetapi dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, penyelesaian sengketa dewasa ini lebih banyak diselesaikan melalui jalur hukum, dengan melibatkan para aparat penegak hukum, yaitu : Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Advokat, dimana Advokat yang lebih banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hanya saja tidak semua masyarakat mengerti tentang hukum, sedangkan keberadaan Advokat tidak selalu ada di tiap tempat, terutama di daerah yang jauh dari perkotaan.

Pemerintah Republik Indonesia juga sangat peduli dengan rakyatnya, dan ingin melindungi rakyatnya dari sanksi hukum akibat ketidak mengertian mereka. Karena itu diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan juga Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.